Tidak lagi menjadi satu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto terpecah menjadi tiga. Ketiganya yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan.
Kemendikdasmen, dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat. Ketiganya akan fokus membenahi berbagai program yang telah hadir pada masa eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di ranah pendidikan prasekolah (PAUD/TK), SD, SMP, dan SMK.
Lalu arah kebijakan apa saja yang akan diambil Menteri Mu’ti dan kedua wakilnya? Berikut rangkumannya yang bisa detikers pahami dikutip Jumat (25/10/2024).
Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional, dan Zonasi
Usai resmi dilantik, Mendikdasmen Prof Dr Abdul Mu’ti MEd menerima tampuk kekuasaan secara langsung dari eks Menteri Nadiem. Kepada wartawan ia mengaku tidak akan terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan ingin sesuai dengan keinginan masyarakat.
Termasuk terkait berbagai sistem yang masih menjadi polemik hingga saat ini. Seperti Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional (UN), dan zonasi sekolah yang dijelaskan Sekum PP Muhammadiyah itu akan dikaji ulang.
“Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan apalagi memang ada polemik yang sekarang ini masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi arti rasa masyarakat,” katanya kepada wartawan, Senin (21/10/2024).
Dengan demikian selama satu bulan ke depan, ia akan membuka telinga mendengar masukan dari berbagai pihak. Baik dari kalangan pemerintah pusat dan daerah, pakar, hingga masyarakat yang memerhatikan pendidikan.
“Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” tambahnya.
Quick Win Prabowo-Gibran Jadi Acuan Program
Berkaitan dengan program prioritas apa yang akan dikerjakan Kemendikdasmen dalam waktu dekat, Abdul Mu’ti menjelaskan akan mengacu pada quick win di program pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada dua program quick win Prabowo-Gibran terkait Kemendikdasmen yang anggaran dananya telah disetujui DPR, yaitu:
Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp 20 triliun.
Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun.
Seusai rapat perdana kabinet Merah Putih pada 23 Oktober 2024 lalu, Mendikdasmen mendapat pesan dari Presiden Prabowo agar kepentingan pendidikan harus diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan untuk kependidikan itu harus diprioritaskan dalam APBN,” ucapnya.
Terkait program renovasi sekolah, Kemendikdasmen akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam program ini. Dalam pertemuan mendatang akan dicatat sarana dan prasarana pendidikan yang kini sudah rusak atau belum memenuhi persyaratan.
Sedangkan terkait program sekolah unggulan, nantinya akan dibangun untuk menunjang pengembangan potensi anak-anak Indonesia. Tetapi bentuknya memang masih akan dikaji lebih lanjut.
“Nanti bentuknya masih tetap akan terus kami kaji,” tambahnya.
Karena bentuk sekolah unggulan akan beragam. Ada yang khusus unggul secara akademik dan juga sekolah unggulan khusus secara bakat minat di bidang olahraga atau seni.
Tentang Guru dan Peningkatan Kesejahteraannya
Bukan hanya terkait peserta didik, pendidik atau guru menjadi hal yang ikut dikaji serius Kemendikdasmen. Abdul Mu’ti mengakui isu terkait kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang mengintai dunia pendidikan.
Meskipun belum bisa menyebutkan berapa besaran kenaikan gaji guru, Sekum PP Muhammadiyah ini menyebutkan anggaran telah disiapkan. Sedangkan regulasinya akan disampaikan secara bertahap.
“Saya belum bisa menyebut angkanya, tapi sudah ada anggarannya di tahun 2025 untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan guru,” tuturnya.
Selanjutnya, Mu’ti mengaku akan menambah jumlah guru hingga tingkatkan kualitas pengajaran mereka. Setidaknya ada tiga bidang pelajaran yang akan menjadi utama yakni guru matematika, guru IPA, dan guru bimbingan konseling.
Meski kurang dari seminggu bertugas,Kemendikdasmen juga ikut ambil dalam kasus Guru Supriani di Konawe Selatan. Usai penahannya ditangguhkan, Supriani yang tengah ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat via jalur afirmasi.
“InsyaAllah ada jalur afirmasi dari Kemendikbudristek untuk guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai guru PPPK,” tegas Mendikdasmen.
Wajib Belajar 13 Tahun-Peningkatan Pembelajaran Matematika
Mengaca pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang diluncurkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendikdasmen ungkap ikut berkomitmen dalam wajib belajar 13 tahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan anak usia dini (PAUD).
Meski ada pernyataan 13 tahun, ia menekankan bukan siswa akan sekolah hingga kelas 13. Tetapi perhatian akan ditujukan pada prasekolah.
“Prasekolah akan menjadi perhatian dan itu memang menjadi fondasi untuk pendidikan di Tanah Air kita ini,” katanya Mu’ti.
Mu’ti juga sempat dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Prabowo yang menghasilkan pembahasan terkait kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Presiden menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika yang lebih baik.
Ia sempat menyinggung kemungkinan mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK. Hal ini semata-mata lantaran Prabowo menaruh perhatian pada perkembangan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Tanpa mengecilkan bidang-bidang lainnya, pembenahan akan dilakukan dari akar pondasi STEM yakni matematika. Tetapi ia belum bisa memastikan apakah akan diajarkan di tingkat TK, pengkajian akan mulai dilakukan di tingkat SD.
“Belum (pembicaraan matematika di TK), pembicaraan kemarin (bersama Prabowo) untuk pendidikan dasar. Mungkin kelas 1 sampai kelas 4,” kata Mu’ti.
Pemberantasan Bullying
Kemendikdasmen menyadari bila angka bullying atau kekerasan di sekolah cukup tinggi. Sehingga mereka menawarkan 2 solusi untuk menekan lajunya kasus bullying yakni dengan menambah guru bimbingan konseling (BK), dan memberikan pelatihan.
Pelatihan tidak hanya terbatas pada guru BK, melainkan guru pada bidang studi lain agar mereka memiliki kemampuan konseling. Pelatihan ini akan berkaitan dengan value education atau pendidikan nilai.
SMK di Era Kemendikdasmen
Tidak akan lagi menjadi satu, SMK yang semula ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan berpindah di bawah kewenangan Kemendikdasmen. Nantinya SMK akan bertransformasi dalam mengembangkan teknologi tinggi berbasis kekayaan dan potensi alam. Sehingga, lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan yang bisa mengembangkan potensi-potensi lokal bangsa Indoensia.
Karena berjalan dengan pengembangan yang baru, Mu’ti menyebutkan format SMK di pemerintahannya akan diperbaharui. Termasuk yang berkaitan dengan visi dunia usaha.
Perusahaan yang bisa berkolaborasi dengan SMK ke depannya tidak harus perusahaan besar Indonesia. Tetapi, SMK akan membuka kerja sama dengan perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Begitulah arah kebijakan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju di pemerintahan yang baru ya detikers!
REFERENSI
Baca artikel detikedu, “Arah Kebijakan Pendidikan di Bawah Kepemimpinan Kemendikdasmen” selengkapnya https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7605786/arah-kebijakan-pendidikan-di-bawah-kepemimpinan-kemendikdasmen.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
